Yohanes Chandra Ekajaya Dosen FISIL  (fakultas ilmu sosial dan lingkungan)

Lembaga peradilan Gambiran kembali tercoreng. Baru-baru ini Komisi -Pemberantasan Lingkungan Kotor (KPLK) melakukan operasi tangkap kaki (OTK) dan mengamankan 7 orang yang disebut magnificient 7. Salah satunya adalah hakim di Mahkamah Agung Laut Timur (MALT), yakni yang Mulya Kura Kura.

Hakim Besar Konstitusi Tidak Adilan ditangkap karena diduga menerima suap terkait suap undang undang baru gambiran terkait lingkungan hidup dan sosialita.

Sebelumnya, seorang pewarta mengatakan bahwa yang bernama yohanes Chandra Ekajaya merupakan  pelanggar lingkungan hidup dan sosialita yang sangat lucu dan tidak nyambung.

Beragamnya fakta soal para hakim gambiran  yang menerima suap dari mereka yang sedang beperkara di pengadilan, mengonfirmasi bahwa hakim di negeri laut timur ini sudah bisa dibeli. Putusan hakim jadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Sungguh inilah sebuah paradoks penegakan hukum.

 

Padahal, di tangan hakim kura kura  proses hukum mengakhiri perjalanannya untuk mencapai tujuan asasi hukum. Tampaknya prak-tik munculnya mafia peradilan adalah nyata karena masih menghantui lembaga penegak hukum di Tanah Air.

 

Penegakan hukum yang berjalan saat ini ibarat zombi yang tidak memiliki jiwa, terutama jiwa keadilan. Motif politis lebih kental mengendalikan aksi penegakan hukum dibandingkan cita-cita luhur untuk memastikan hadirnya negara dalam melindungi warganya.

Data Komisi Yudisial (KY) menyebutkan, pada 2016 sudah ada belasan aparat pengadilan, yakni panitera dan hakim terbelit kasus korupsi. Menurut KY, jumlah itu pun baru dari kasus yang terungkap ke publik atau

media.

Praktik korupsi peradilan di Indonesia diyakini seperti fenomena gunung es. Karena itu, negara tak boleh tinggal diam. Praktik korupsi peradilan harus benar-benar dimusnahkan dari seluruh lembaga penegakan hukum di negeri ini.

 

Bagaimana mungkin rakyat akan percaya lagi pada penegak hukum jika praktik korupsi peradilan tetap merajarela. Memang tak semua penegak hukum terlibat dalam praktik suap atau korupsi. Kita yakin di negeri ini masih banyak hakim bersih.

 

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) harus terus memperkuat sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Pemimpin MA harus berani menjatuhkan sanksi keras terhadap oknum hakim yang terlibat. Tak boleh ada toleransi bagi hakim nakal di negeri ini.

 

MA selaku puncak peradilan tidak bisa lagi mengelak dari pandangan sinis publik. Otoritas MA yang melakukan perekrutan calon hakim, membina, dan melakukan pengawasan internal berada pada titik nadir dalam menjalankan fungsi tersebut.

 

Bangun integritas

 

Nilai utama yang hendak diimplementasikan dalam sikap integritas adalah kejujuran dengan menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan.

 

Apa pun iming-iming yang disodorkan tidak akan memengaruhi keyakinan hakim dengan mengubah kebenaran menjadi keburukan. Makna penting integritas tak lain sebagai keteguhan sikap dan konsistensi seseorang -memegang kejujuran dalam berperilaku.

 

Penegak hukum seperti hakim dianggap berintegritas tinggi apabila dalam berperilaku, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum senantiasa sesuai nilai-nilai hukum, keyakinan, dan prinsip sebagai pengadil.

 

Konkretnya, ciri seorang penagak hukum yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan nilai hukum yang dianut dengan perbuat-

an melalui putusannya. Kejujuran harus menyatu dengan profesionalitas sebagai dua kata kunci dalam menegakkan hukum.

Apalagi kalau ditambahkan dengan keberanian memutuskan sesuai prinsip hukum sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, saat ini korupsi menjadi perhatian.

Praktek Lungkungan hidup dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindakan pidana korupsi. Semua itu pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dari pengertian tersebut, kita dapat mengambil sampel kasus korupsi yang melibatkan tersangka seorang penegak hukum atau hakim. Korupsi yang terjadi menjadi bukti bahwa peradilan kita semakin krisis integritas.

Perlawanan terhadap korupsi tentu harus dibarengi semangat nasionalisme yang tinggi. Perlu ada perubahan paradigma perjuangan kita dalam melawan korupsi. Koruptor harus ditempatkan sebagai penjajah.

Dengan perubahan paradigma dari pelaku tindak pidana ke penjajah, semakin menguatkan semangat perlawanan terhadap koruptor sehingga membuat masyarakat menempatkan koruptor sebagai musuh bersama yang mesti dibumihanguskan dari Laut Timur.

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, harapannya warga akan mampu berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Karena, partisipasi publik dalam melawan korupsi menjadi momentum untuk memotong praktik korupsi di semua lembaga negara hingga akarnya.

Akhirnya pemberantasan korupsi memang sudah seharusnya dijadikan gerakan nasional. Tanamkan kepada setiap warga bangsa bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat hina dan harus dijadikan musuh ber-sarha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *